CEO Bukalapak Achmad Zaky pagi tadi dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Teten Masduki dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Pemanggilan itu terkesan sebagai perlakuan introgasi oleh presiden karena sebelumnya Zaky mengkritik pemerintah terkait anggaran Research and Development (RnD).
“Nah ini tidak boleh karena istana bukan forum yang mengadili pendapat masyarakat. Jadi ini presiden harus menjelaskan kepada publik apa yg terjadi dalam pertemuan itu,” ujar Ketua Perkumpulan Swing Voters Indonesia Adhie M Massardi saat ditemui di rumah Rizal Ramli di daerah Bangka, Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (15/2).
Adhie melihat ada yang janggal. Jika pertemuan itu hanya pertemuan biasa dan diskusi mengapa Bos Bukalapak itu langsung menyampaikan permintaan maaf. Seakan-seakan menyanpaikan pendapat itu menjadi sesuatu yang salah di negeri ini.
“Ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan kehidupan ketatanegaraan kita,” tegasnya.
Menurut aktivis senior ini, jika pendapatnya Zaky salah bisa diluruskan oleh pemerintah. Sebaliknya, bukan malah meminta Zaky untuk minta maaf.
“Kalau dianggap ini hoax, pemerintah bisa melakukan hal yang sebagaimana biasa dilakukan oleh polisi sebagai kejahatan ITE. Nah ini ketika dipanggil ke istana, saya melihat ini tidak mungkin atas inisiatif yang bersangkutan (Zaky) sendiri,” pungkasnya. [hta]
DIBERITAKAN: RMOL.CO | SABTU, 16 FEBRUARI 2019 | 18:53:00 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO
Pemanggilan itu terkesan sebagai perlakuan introgasi oleh presiden karena sebelumnya Zaky mengkritik pemerintah terkait anggaran Research and Development (RnD).
“Nah ini tidak boleh karena istana bukan forum yang mengadili pendapat masyarakat. Jadi ini presiden harus menjelaskan kepada publik apa yg terjadi dalam pertemuan itu,” ujar Ketua Perkumpulan Swing Voters Indonesia Adhie M Massardi saat ditemui di rumah Rizal Ramli di daerah Bangka, Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (15/2).
Adhie melihat ada yang janggal. Jika pertemuan itu hanya pertemuan biasa dan diskusi mengapa Bos Bukalapak itu langsung menyampaikan permintaan maaf. Seakan-seakan menyanpaikan pendapat itu menjadi sesuatu yang salah di negeri ini.
“Ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan kehidupan ketatanegaraan kita,” tegasnya.
Menurut aktivis senior ini, jika pendapatnya Zaky salah bisa diluruskan oleh pemerintah. Sebaliknya, bukan malah meminta Zaky untuk minta maaf.
“Kalau dianggap ini hoax, pemerintah bisa melakukan hal yang sebagaimana biasa dilakukan oleh polisi sebagai kejahatan ITE. Nah ini ketika dipanggil ke istana, saya melihat ini tidak mungkin atas inisiatif yang bersangkutan (Zaky) sendiri,” pungkasnya. [hta]
DIBERITAKAN: RMOL.CO | SABTU, 16 FEBRUARI 2019 | 18:53:00 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO
Komentar
Posting Komentar